Sekolah Internasional; sebuah wacana

Posted: April 16, 2010 in Pendidikan

GELIAT SEKOLAH INTERNASIONAL DI INDONESIA

Banyak yang kurang begitu paham tentang Sekolah Internasional. Salahnya interpretasi, menyebabkan konotasi yang berbeda. Hal itulah yang selama ini menjadi dilema khalayak ramai, mereka beranggapan bahwa sekolah internasional adalah sekolah dengan pengantar bahasa Inggris. Dengan begitu, semua sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar merupakan sekolah internasional, sehingga tidak ada pembedaan dari masing-masing model sekolah yang selama ini ada.
Oleh: Mustamir Anwar

Mengenai model sekolah, ada empat istilah yang perlu diketahui, yaitu; Pertama, Sekolah Standar Nasional (SSN), merupakan sekolah yang ditunjuk Depdiknas sebagai acuan bagi sekolah-sekolah lain sekabupaten. Kedua, Sekolah Nasional Plus, yaitu sekolah dengan kurikulum nasional, tapi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ketiga, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), adalah sekolah nasional yang mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional. Dan keempat, Sekolah Internasional (SI).
Sekolah Internasional sendiri merupakan sekolah asing (luar) yang dibawa ke dalam negeri. Kurikulum dan Text book (buku paket) yang digunakan sama persis dengan negara asal yang sudah diakreditasi secara internasional, semisal IBO (International Baccalaureate Organization, di Swiss), WASC (Western Assosiation of School and College, di Amerika), maupun IGCSE (Inggris). Hal itu juga sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Satria Dharma, seorang pegiat di Sampoerna Fundation ini mengatakan bahwa Sekolah Internasional mengadopsi kurikulum dari satu negara, atau lembaga yang terakreditasi secara internasional seperti International Baccalaureate (IB) dari Geneva. Sebagian besar sekolah tersebut, menggunakan bahasa Inggris karena itu adalah bahasa resmi internasional, tapi beberapa sekolah menggunakan bahasa resmi masing-masing, seperti bahasa Prancis untuk Sekolah Internasional Prancis dan bahasa Jepang untuk Sekolah Internasional Jepang. Hal ini sehubungan dengan kebutuhan dan kesesuaian latar belakang siswa dan gurunya.
Ada empat level program pendidikan yang ditawarkan, seperti halnya pada kurikulum Amerika sebagai contoh. Yaitu; pertama, Early Childhood Educational Program (ECEP) untuk anak-anak usia 18 bulan hingga 5 tahun (pra TK). Kedua, Elementary (setingkat SD), mulai dari 5 tahun (TK B) sampai kelas 5. Ketiga, Middle School (setingkat SMP), untuk anak kelas 6 sampai 8. dan keempat, High School (setingkat SMU), mulai kelas 9 hingga 12. Juga dilengkapi dengan sistem kelas multiage, di mana dilaksanakan penggabungan kelas. Jadi siswa kelas 3 bisa digabung dengan kelas 4, maupun kelas 5, dan seterusnya. Hal ini diterapkan karena tiap anak memiliki perkembangan berbeda dan boleh dikelompokkan beda-beda usia dalam satu kelas (differenciated classroom).
Mengenai metode pengajarannya, menggunakan metode student centered, semua tergantung pada masing-masing siswa. Peserta didik boleh memilih pelajaran sesuai dengan kelas dan ketertarikannya. Sejak masih di tingkat ECEP, siswa diajar mengemukakan minat dan bagaimana mengambil keputusan, sehingga karakter itu dengan sendirinya terbentuk, bahkan tertancap kuat setelah dewasa. Metode tersebut disebut plan do review, yaitu merencanakan dan memutuskan apa yang ingin dikerjakan, mengerjakan, lalu mereview pekerjaan. Biasanya siswa belajar dengan membuat proyek-proyek sesuai minat dan tingkat kelas.
SI menggunakan tenaga pengajar yang kompeten dan diseleksi secara ketat dan berasal dari berbagai kebangsaan. Sebagai gambaran, “tenaga pengajar di SI well selected, well trained dan well paid” Terang Satria dengan nada datar. Dengan begitu kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru SI ini memang selalu di atas rata-rata. Satria juga menambahkan bahwa guru-guru dipekerjakan dengan sistem kontrak yang dievaluasi perkembangan per tahunnya, diikutkan dalam kegiatan pengembangan profesi yang berjenjang dan mengikuti pola kerja yang berkualitas. Meskipun dengan sistem kontrak, tapi kalau profesionalitas guru menurun, tetap bisa dengan segera digantikan dengan yang lebih profesional. Seorang guru yang kredibel untuk mendidik sesuai standar internasional, lebih mendekati cara orang tua mendidik anaknya.
Pola pembelajaran yang berkualitas seperti itu, tidak lepas dari dua hal utama, yaitu; guru yang kompeten dan murid yang sedikit. Di samping itu sumber daya yang bisa digunakan berlimpah dan kurikulum yang tidak seberat kurikulum nasional. Pembelajaran lebih menekankan berpikir kritis, kreatif, kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dibandingkan dengan pola sekolah Indonesia yang bersifat materio sentro (berpusatkan pada materi pembelajaran).
Karena setiap sekolah mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, maka tidak diterapkan ujian akhir yang bersifat nasional. Dengan begitu, kesulitan bagi siswa untuk pindah sekolah di luar SI. Alasannya, siswa-siswa SI berorientasi meneruskan sekolah ke luar negeri. Meskipun demikian, ada juga yang membekali siswanya untuk mengikuti ujian nasional, karena kurikulum yang ada di sekolah tersebut tetap dimodifikasi dengan konten lokal. Misalnya pada Sekolah High/Scope Indonesia, yang merupakan franchise dari Amerika Serikat.
IBO yang bermarkas di Geneva (Swiss) mendefinisikan SI sebagai sekolah yang menyelenggarakan “International Education”. Sedangkan kriteria yang menentukan sebuah penyelenggara pendidikan disebut Internasional adalah; pertama, membangun warga dunia dalam hubungannya dengan budaya, bahasa, dan pembelajaran untuk bisa hidup bersama. Kedua, membangun dan memperkuat identitas diri dan kesadaran budaya siswa. Ketiga, mendorong pengetahuan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan universal. Keempat, merangsang keingintahuan dan kehausan akan ilmu supaya bisa mendorong tumbuhnya semangat pencarian dan kesenangan akan belajar. Kelima, membekali siswa dengan keterampilan untuk belajar dan memperoleh ilmu secara individu atau kelompok, dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan ini dalam berbagai area. Keenam, menyediakan konten internasional –melewati batas Negara– dengan tetap merespon kebutuhan dan kepentingan lokal. Ketujuh, mendorong keragaman dan fleksibilitas dalam metode pengajarannya. Dan kedelapan, menyediakan bentuk penilaian yang sesuai dengan pembanding internasional.
Jadi jika tidak sesuai dengan hal tersebut, maka dianggap menyimpang dari kriteria SI tersebut. Misalnya membangun mentalitas anak didik yang suka menghancurkan, merendahkan, mengeksploitasi negara dan budaya lain. Tidak bisa menjadikan siswanya sebagai individu yang tahu akan identitas diri dan budaya yang melekat padanya. Tidak mampu belajar sendiri dan menerapkannya dalam konteks kehidupan, sehingga menganggap belajar adalah sebuah siksaan.
Mengenai kriteria dari IBO tersebut, bisa dilihat pada papan nama Sekolah High/Scope yang berada di jalan TB Simatupang, Jakarta. Tertulis “Sekolah High/Scope Indonesia teaches students to respect differences, to allow differences, to encourage differences, until differences no longer make a difference.” (Sekolah High/Scope Indonesia mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan, memperkenankan perbedaan, menganjurkan perbedaan, hingga semua itu tidak lagi menjadi sebuah perbedaan).

Awal Mula SI di Indonesia
Secara historis, SI sebenarnya diadakan untuk memenuhi pendidikan anak-anak diplomat maupun ekspatriat yang ikut orang tuanya ke Indonesia. Bagaimanapun, beda negara beda juga sistem dan kurikulum pendidikan yang digunakan. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran diplomat dan ekspatriat tentang ketertinggalan pendidikan anak-anaknya. Mereka menginginkan pendidikan dengan sistem dan kurikulum yang sama, tanpa harus jauh dari anak-anaknya. Begitu juga, nanti kalau sudah kembali ke negara masing-masing, anak-anak tersebut tidak canggung, sehingga mudah beradaptasi dengan negara asalnya. “anak-anak Korea yang mengikuti orang tuanya yang bekerja di Indonesia tidak mungkin mengikuti pendidikan yang menggunakan kurikulum Indonesia, karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak Korea tersebut” jelas Satria meyakinkan. Contoh kecilnya, bahwa kurikulum di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bagaimana anak-anak asing itu dapat mengikuti pelajaran yang ada, sedangkan mereka tidak memahami bahasa yang digunakan.
Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan Dubes (Duta Besar) untuk mengimpor pendidikan dari negara asal mereka, tidak hanya sistem dan kurikulum, tapi secara kelembagaan bahkan tenaga pengajar pun ikut dibawa. Juga mengenai biaya pun disesuaikan dengan mata uang negara asal, dalam hal ini, rupiah tidak berlaku. Makanya secara struktural, SI langsung di bawah tanggung jawab Dubes masing-masing negara, tanpa campur tangan dari pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan, meskipun bertempat di Indonesia, tapi produk (lembaga sekolah) dan konsumennya (siswa) dari negara asing. Dari itulah, SI lebih terkesan elitis dan eksklusif, karena pada dasarnya “SI memang lebih ditujukan kepada warga asing di Indonesia dengan status dan keadaan yang jauh berbeda dengan kondisi negara tempat berdirinya” Tegas Satria.
Mengenai SI terkesan jauh dari masyarakat, Satria menjelaskan, berhubung sekolah internasional memang anak diplomat dan ekspariat yang rentan terhadap ancaman fisik sehingga dibuat sangat terlindungi dan ketat penjagaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Yogyakarta International School (YIS) yang lebih dikenal dengan ”sekolah londho”, di mana pada tiap-tiap kelas terdapat seorang satpam. Ini dilakukan karena keresahan orang tua siswa akan penculikan terhadap anak-anak mereka. Bahkan untuk masuk ke kawasan itu pun sangat sulit.
Pada perkembangan selanjutnya, warga Indonesia tertarik dengan pembelajaran model SI ini. Di samping karena kurang percaya dengan Kurnas (Kurikulum Nasional), juga sistem dan kurikulum yang digunakan di SI ini sudah mendapatkan akreditasi secara internasional serta adanya tuntutan globalisasi. Karena pada dasarnya diperuntukkan hanya untuk anak-anak asing, maka untuk anak-anak Indonesia yang ingin sekolah di SI ini tidak mudah, karena harus memenuhi persyaratan yang sulit. “Dulu Sekolah Internasional ini tidak diperkenankan menerima anak-anak berkebangsaan Indonesia, tapi kemudian diperbolehkan dengan persyaratan tertentu” Terang Satria dengan nada serius. Misalnya pada Surabaya International School (SIS) yang berada di Citra Raya International Village, Surabaya. Anak-anak Indonesia yang ingin masuk ke SIS, harus mendapat surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta. Di samping itu, masih ada persyaratan administratif seperti paspor, Kartu Susunan Keluarga (KSK) dan akta kelahiran.
Di samping itu, biaya yang ditawarkan pun melangit. Untuk biaya masuk sendiri, kalau dirupiahkan mencapai Rp. 30 hingga 60 juta dan uang sekolah Rp. 1,5 hingga 2 juta per bulan. Bahkan di YIS sendiri menawarkan biaya sekolah Rp. 4 juta per bulan untuk Preparation (Pra TK) sampai kelas 4 Elementary, dan Rp. 8 juta per bulan untuk kelas 5 Elementary sampai 9 Middle School. Meskipun demikian, biaya yang ditawarkan bervariasi, hal ini menurut mata uang masing-masing negara asal. Hal itulah yang membuat SI semakin elitis dan eksklusif, karena memang hanya diperuntukkan bagi kalangan atas. “Masyarakat Indonesia saat ini masih dalam taraf ekonomi terbatas, sehingga tidak semua orang mampu masuk ke dalam sekolah internasional” Terang Abdurrahman, selaku Direktur Dikti Depag. Ini sesuai yang diutarakan oleh Satria bahwa siswa Indonesia yang bersekolah di SI ini berasal dari kalangan orang kaya, karena mahalnya biaya sekolah di sana.

Landasan Hukum
Mengenai pendirian Sekolah Internasional ini tidaklah mudah. Karena lembaga yang mendirikan adalah dari lembaga asing, ketika masuk ke Negara Indonesia harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Menurut Abdurrahman Mas’ud, mengenai SI ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yaitu pada bab XVII mengenai pendirian satuan pendidikan dan bab XVIII mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain.
Pada pasal 62 ayat 1, bahwa satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam hal ini, untuk mendirikan SI “banyak kriteria yang harus dipenuhi, izinnya juga langsung dari menteri pendidikan nasional” Jelas Satria menyakinkan. Meskipun demikian sulit, tapi karena tuntutan konsumen (anak-anak diplomat maupun ekspatriat), maka hal tersebut menjadi suatu keharusan. Misalnya SIS, sekolah yang mendapatkan akreditasi dari WASC ini didirikan melalui keputusan Mendiknas Nomor 04201/Q/77. Hal itu juga diperkuat dalam ayat 2, bahwa bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh izin dari pemerintah, yang meliputi; isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Dalam hal ini juga dapat dilihat pada bab XVIII pasal 64 yaitu, bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. Makanya menurut Satria, pemerintah tidak punya wewenang dalam pengawasan sekolah internasional, berhubung rujukan dan dana mereka bersifat mandiri dan didasari perjanjian internasional.
Mengenai kesepakatan antara pemerintah dan SI, ini bervariasi. Misalnya pada SIS yang menyepakati adanya mata pelajaran bahasa dan budaya Indonesia dalam kurikulumnya. Mengenai hal ini, sebelumnya sudah diatur dalam bab XVIII. Masalahnya, pada pasal 65 ayat 2 menyebutkan, lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia. Ini yang sampai sekarang masih dalam pembahasan serius, pasalnya, kurangnya pengawasan dari pemerintah sendiri, begitu juga kewenangan dalam pengawasan pemerintah yang terbatas. Di samping itu, SI punya otoritas tersendiri. Misalnya pada SIS yang tidak mengajarkan pendidikan agama dan PPKn. Hal itulah yang menjadi hambatan pasal 65 ini, kurang begitu diperhatikan, lebih-lebih dilaksanakan. Karena dengan begitu, seolah SI masih di bawah naungan Diknas, karena banyaknya kurikulum nasional yang harus dimasukkan. Padahal faktanya, SI langsung di bawah tanggung jawab Dubes masing-masing negara dan menggunakan kurikulum negara asal.
Di samping itu, pemerintah juga mengharuskan adanya tenaga pendidik dari Indonesia. Hal itu dilakukan atas kekhawatiran pemerintah akan tereduksinya budaya bangsa karena dalam SI mulai memadukan unsur asing dan dalam. Menanggapi hal tersebut, Rahmat Wahab selaku Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam SI disyaratkan adanya sebagian guru dari Indonesia, jadi sepenuhnya tidak boleh dari luar. Dalam hal ini, guru-guru itulah yang diamanati untuk mengawal atas kekhawatiran tersebut. Karena seprofesional apa pun guru asing itu, tetap yang lebih kenal budaya bangsa adalah orang pribumi sendiri. Hal itu juga mengenai staf-staf yang ada di SI, yang harus mengikutsertakan staf dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU tentang Sisdiknas bab XVIII pasal 65 ayat 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.

Solusi yang Butuh Solusi
Fenomena banyaknya anak-anak bangsa yang berbondong-bondong sekolah ke luar negeri, membuat pemerintah gerah. Hal ini disebabkan banyak devisa negara yang lari ke luar negeri. Kenapa tidak, diperkirakan lebih dari 2500 anak setiap tahunnya belajar ke luar negeri. Untuk itulah, kehadiran SI di Indonesia ini, merupakan sebuah solusi bagi permasalahan tersebut.
Selain negara diuntungkan dengan adanya pajak dari lembaga pengelola SI ini, juga sistem dan kurikulum yang ada dijadikan benchmarking (pembanding) bagi sistem pendidikan Indonesia. Hal itu juga diutarakan oleh Satria saat ditanyai mengenai sejauh mana kontribusi yang diberikan SI dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. “Sekolah nasional di Indonesia (khususnya Depdiknas) dapat memperoleh keuntungan dengan adanya sekolah internasional ini, jika mereka mau belajar ke sistem pendidikan mereka yang memang lebih maju” ungkapnya.
Mengenai isu tercerabutnya akar budaya bangsa dengan adanya SI ini, karena di dalamnya memadukan dua unsur (luar dan dalam). Rahmat menjelaskan, dengan adanya SI ini dapat mengurangi banyaknya anak-anak bangsa yang ke luar negeri. Sebab di luar sana, serangan budaya terlalu keras. Kalau tidak kuat untuk mempertahankan budaya bangsa dan siap dengan kerasnya serangan budaya asing, habislah semua. Karena seumuran sekolah itu masih remaja, sehingga dengan mudah akan terkontaminasi dengan budaya lain yang lebih condong ke hal-hal negatif. Hal senada juga diungkapkan oleh Satria bahwa sekolah internasional merupakan lembaga pendidikan yang melestarikan nilai-nilai luhur positif yang berguna di mana pun siswanya nanti berada atau apapun latar belakangnya. Bahkan SI terkadang lebih ekstensif dalam mempelajari budaya Indonesia dibanding sekolah konvensional Indonesia. Pola pembelajaran di SI sesuai dengan kebutuhan siswanya yang memerlukan wawasan lebih internasional. Apa lagi di tengah keadaan dunia yang lebih global, nilai dan budaya asing sudah bukan suatu ancaman kecuali yang dimaksud adalah hal-hal yang negatif. “Saya sebagai orang tua masih riskan dan tidak berani. Jujur saja, walaupun saya suka kemajuan anak saya, untuk itu saya belum siap” jawab Rahmat ketika ditanya kesiapannya untuk menyekolahkan anaknya ke luar.
Padahal tercerabutnya akar budaya bangsa, tidak hanya tanggung jawab sekolah sebagai basis penanaman karakter, tapi juga tanggung jawab orang tua. Melihat fakta yang ada, bahwa di SI hanya bagi orang-orang yang rata-rata berpenghasilan tinggi, tentu kesibukannya juga tinggi, kapan mereka melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya, jika mereka sendiri sibuk mengumpulkan uang. “Misalnya di rumah tidak pernah di-back up atau diajak sholat jama’ah, ya…anak itu akan hancur” terang Rahmat memberi contoh fenomena tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Satria juga mengutarakan bahwa kekurangan dalam mengkaji dan menerapkannya dalam sekolah kita mengenai model pendidikan dan pengajaran kualitas yang ada di SI (mutu pengajaran, transparansi pengelolaan, pelayanan komunitas, dan sebagainya). Nilai luhur budaya bangsa justru tereduksi karena kita tidak mempelajarinya di sekolah nasional kita dan justru membiarkan siswa-siswa kita mengadopsi budaya asing yang merusak lewat televisi, setiap hari membombardir anak-anak kita dengan tontonan-tontonan destruktif tanpa ada upaya untuk mengenalkan budaya bangsa yang adiluhur secara baik di sekolah.
Meskipun demikian, kurangnya kontrol dari pemerintah serta mahalnya biaya, menjadi masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau melihat nilai pendidikan bangsa, yaitu pendidikan yang membela orang miskin. Keberadaan SI tidak sesuai dengan hal tersebut, karena hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Untuk itu, pemerintah tergerak untuk membuat program baru dalam pendidikan kita. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Satria, bahwa saat ini Depdiknas sedang mengembangkan program yang disebut Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berusaha untuk mengacu pada sistem pendidikan SI. Rintisan SBI ini merupakan sekolah nasional bukan sekolah internasional. Tapi sekolah-sekolah ini diharapkan agar dapat memiliki kualitas pendidikan yang bertaraf atau sama kualitasnya dengan sekolah internasional tersebut. Sebenarnya ada tiga pokok yang dijadikan sebagai rencana strategis pendidikan menengah di Indonesia (Restra Mendiknas 2005-2009), akses sekolah, sekolah berbasis keunggulan lokal, dan sekolah nasional bertaraf internasional. Faktanya, banyak yang kurang paham mengenai RSBI ini, beberapa institusi pendidikan mengatakan bahwa RSBI berarti menggunakan bahasa Inggris dalam KBM, memiliki fasilitas tertentu, dan ada yang menerjemahkan, yang terpenting warga sekolah memiliki wawasan internasional. Bahkan lebih ekstrem lagi, sekolah harus memiliki mitra di luar negeri.
Masalahnya, apakah program yang masih dalam penggodokan Diknas ini bisa dinikmati rakyat miskin, atau program tersebut hanya untuk menandingi keberadaan SI saja, sedangkan pemerintah mengeruk keuntungan di dalamnya. Menanggapi hal tersebut, Abdurrahman menuturkan bahwa pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan yang ada melalui subsidi pendidikan, sehingga tidak membebankan masyarakat bagi yang kurang mampu. Hal ini karena tujuan pendidikan sendiri untuk mencerdaskan dan membawa perubahan bangsa kepada yang lebih baik, makmur, dan sejahtera melalui pendidikan yang bermutu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahmat, “komersialisasi pendidikan itu bertentangan dengan nilai-nilai kita” tandasnya.
Kenyataannya kelas-kelas internasional itu sudah memecah belah antara yang kaya dan miskin. Bahwa ada efek psikologis dalam perkembangan anak antara yang belajar di kelas internasional dan kelas reguler. Di samping itu, bukan tidak kecil dana yang dibutuhkan untuk program ini, dan uang yang seharusnya bisa dipakai si miskin supaya bisa tetap bersekolah, dipakai untuk membiayai si kaya supaya bisa bersekolah mahal. Dari pada menghamburkan dana dengan sekolah yang tidak memihak kepada rakyat banyak, lebih baik dimanfaatkan untuk perbaikan mutu guru dan pendidikan secara massal. Bukankah keberhasilan pendidikan menurut UNESCO, world bank, atau badan dunia yang lain, dinilai berdasarkan prestasi anak secara massal, bukan keberhasilan satu dua anak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s