Islam dan Teologi Pembebasan

Posted: Maret 13, 2010 in Wacana Keislaman

REVITALISASI AGAMA;

Upaya Pembebasan Umat

Oleh: Mustamir Anwar

Abstraksi

Indonesia dengan bangga mengumandangkan pasar bebas di negaranya. Kenyataannya justeru sistem tersebut menggerogoti aset-aset milik negara, privatisasi BUMN, liberasi pasar, maupun pencabutan subsidi yang mulai tarik-ulur. Semua hal ini tentu berdampak pada kesengsaraan rakyat kecil yang semakin sulit dalam menghadapi kerasnya hidup.

Sedangkan Islam sebagai agama mayoritas tidak mampu berbuat banyak menghadapi fenomena tersebut. Islam hanya berkutat halal-haram atau sesat-tidaknya ajaran baru. Islam seolah-olah lupa dengan semangat revolusioner, anti penindasan dan eksploitasi yang sudah diperjuangkan oleh Nabinya.

Sudah saatnya mengembalikan peran agama Islam sebagai pembebas terhadap penindasan, eksploitasi maupun keterasingan umat manusia. Hal ini dapat dimulai dengan merombak teologi –sebagai inti dari sebuah agama– yang selama ini dianut, menjadi teologi yang mempunyai semangat revolusioner-progresif, yaitu teologi pembebasan. Misalnya tentang konsep sifat wajib Tuhan yang selama ini hanya berkutat pada konsep tauhid (mengesakan Tuhan), harus diperluas dan diinterpretasikan ke arah antroposentris negara Indonesia ini.

Kata Kunci: Indonesia, Islam, dan teologi pembebasan

Pendahuluan

Krisis global yang melanda Eropa dan Amerika dewasa ini merupakan krisis terperah dalam catatan sejarah. Hal ini mengakibatkan banyaknya industri-industri besar dunia kolep, bahkan rugi hingga triliunan rupiah. “Merumahkan” jutaan pekerja pun tidak bisa terelakkan lagi, alih-alih rakyat kecillah yang menderita. Hal tersebut disebabkan karena sistem perekonomian yang mereka anut, yaitu sistem ekonomi liberal kapitalis[1].

Perekonomian Indonesia, kenyatannya tidak jauh dari sistem ekonomi liberal kapitalis, dimana sebuah sistem yang mengedepankan prinsip pemerataan hasil ekonomi akan terjadi pada pihak yang berperan –dengan modal maupun tenaganya– jika mekanisme pasar dibiarkan dengan sendirinya. Dalam hal ini, pemerintah dibenarkan turut campur tangan, akan tetapi hanya sejauh penyedia keuangan bagi pasar untuk koreksi dampak negatif.[2]

Sistem perekonomian semacam ini pada realitasnya telah diusung sebagai paradigma pembangunan bagi negara-negara berkembang, meskipun kondisinya sama sekali berbeda. Akibatnya, sistem ekonomi liberal kapitalis tersebut tidak memberikan dampak positif bagi upaya penigkatan kesejahteraan kaum lemah dan tertindas, tetapi justeru menimbulkan gap yang semakin menganga antara masyarakat miskin dan kaya. Yang kaya makin ”merajalela”, sedangkan yang miskin makin sulit menghadapi ”derasnya arus” kehidupan. Ketergantungan serta proses periferalnya semakin menjadi seperti yang tampak pada kasus hutang luar negeri serta hubungan dagang internasional.[3] Mansour Fakih mengatakan[4] bahwa sistem semacam ini, berdampak pada langgengnya sistem ekonomi eksploitatif serta menciptakan kelas yang tidak adil. Dalam kondisi semacam ini, penciptaan tatanan masyarakat yang egaliter, berkeadilan secara ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana yang menjadi cita-cita dan harapan kaum lemah menjadi sebuah realitas semu dan sulit tercapai.

Selama ini agenda kaum modal diimplementasikan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan, dimana; pertama, privatisasi[5] BUMN telah dilakukan, bahkan mayoritas BUMN yang sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungakan –misalnya indosat– telah dikuasai oleh modal asing. Kedua, pencabutan subsidi secara pasti dilakukan oleh seluruh pemerintahan yang berkuasa pasca reformasi, hal ini berakibat pada melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia. Program-program ”lipstik”[6] yang dibuat untuk mengantisipasi dampak pencabutan subsidi tersebut terbukti gagal mengatasi dampaknya. Hal yang sangat nyata adalah pengurangan subsidi BBM. Padahal BBM sendiri merupakan hal vital yang dibutuhkan masyarakat untuk transportasi atau yang lainnya, dimana menunjang pada perputaran ekonomi. Sedangkan progam konservasi minyak ke gas, sudah mulai menampakkan kelemahan-kelemahan yang berarti, pihak pertamina mulai memperlihatkan kenakalannya dengan mengurangi produksi gas 3 Kg yang dianggap kurang begitu menguntungkan pihak pertamina.

Ketiga, liberalisasi pasar dilakukan dengan bangga oleh pemerintahan yang ada, kesulitan petani dalam berproduksi dan memasarkan hasil pertaniannya tidak pernah menjadi perhatian, impor beras menjadi kebijakan membanggakan mereka. Ini mengemuka saat musim panen tiba, dimana harga-harga hasil pertanian anjlok, sedangkan hal tersebut tidak sebanding dengan sulitnya proses pertanian. Di samping itu, diperparah dengan kelangkaan pupuk. Hal yang sama juga terjadi saat menjelang puasa dan lebaran, dimana meningkatnya kebutuhan pokok, sehingga harganya pun mulai meningkat drastis. Lagi-lagi rakyat miskin yang kena ”getahnya”. Begitu juga dengan lemahnya infrastruktur industri tekstil Indonesia tidak menjadi perhatian pemerintah dalam membuka Indonesia menjadi pasar tekstil.

Keempat, penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh asing, pemerintahan nasional tidak punya kemauan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari hasil tambang yang dimiliki Indonesia, pemerintahan kita lebih konsen untuk membuat investor tersebut nyaman mengeruk hasil bumi Indonesia tanpa ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini hampir tiap bulan pasti ada pembukaan tambang batu bara baru untuk wilayah Kalimantan dan semuanya itu untuk kesejahteraan kaum feodal semata, dan yang jelas hal tersebut dianggap menguntungkan bagi penguasa yang ada.

Kelima, hutang luar negeri yang telah menjadi alat untuk melemahkan, ternyata pemerintahan belum berani dihapuskannya, bahkan untuk meminta pengurangan hutang pun mereka tidak berani. Akhirnya dana rakyatlah yang dikuras untuk membayar hutang tersebut. Rencana penghapusan hutang luar negeri bukan berarti pemerinthan SBY-JK dan mungkin pemerintahan yang akan datang akan berhenti berhutang, karena bisikan kaum ekonom neoliberal akan selalu merayu untuk Indonesia selalu hidup dalam jeratan hutang. Karena ekonom neoliberal yakin bahwa Indonesia tidak akan berani menyediakan secara mandiri dana APBN. Dan keenam, regulasi investasi, yaitu membuat peraturan yang membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi kondusif yang berarti keamanan terjamin, serikat buruh yang “ramah” serta sistem tenaga kerja yang fleksibel.

Keenam hal ini, ternyata tidak menjadi koreksi bagi pemerintah. Kurang adanya penyelesaian yang berarti, lagi-lagi mengakibatkan rakyat kecil yang merasakan dampaknya. Dimana kaum modal dengan bebas menentukan kebijakan-kebijakan pasar, tentu saja hal ini semakin menjerat rakyat kecil. Sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, akibatnya kebijakan-kebijakan pemerintah kurang mendapat dukungan dari rakyat.

Dalam hal demikian, rakyatlah yang paling dirugikan. Karena negara yang seharusnya mengayomi rakyat dari keterasingan dan ketertindasan liberasi pasar, justru “berselingkuh” dengan pasar dalam mengeruk keuntungan. Pada akhirnya, rakyat mencari kekuatan lain yang dinggap mampu menjadi pembela baginya. Sampai pada batas akhir pencariannya, agama yang mereka yakinilah yang memotivasi mereka dalam memperjuangkan hak-haknya, mengentaskannya dari keterasingan dan ketertindasan. Dengan demikian perlu adanya revitalisasi pemaknaan agama –dimana akhir-akhir ini hanya berputar pada ranah spiritual saja­– menuju ke ranah sosio-ekonomi, sehingga agama akan membangkitkan semangat perubahan sosial, revolusioner, dan anti penindasan.

Revitalisasi Agama; Kekuatan Pembebasan

Begitu juga dengan agama, kemunculan modernitas semakin menyudutkan agama, yang mana agama menjadi sasaran kritik paling empuk. Agama di tengah-tengah masyarakat yang mengedepankan etos rasional seolah-olah dijadikan “kambing hitam” dan letakkan hingga ke pinggir-pinggir wacana modern. Agama yang selama ini tampak anggun berwibawa telah menjadi sesuatu yang tidak berguna. Agama bagi masyarakat modern tidak pantas tampil dalam ruang publik sehingga ia harus rela diasingkan dari hiruk-piruknya peradaban masyarakat.

Nada-nada sinis tentang agama seperti yang dilontarkan Karl Max atau Friedrich Nietzsche merupakan realitas tak terbantahkan atas fenomena tersebut.[7] Agama yang diklaim sebagai wahana untuk mengangkat harkat martabat manusia dan menciptakan tatanan yang berkeadilan dianggap sekedar omong kosong. Agama dalam realitasnya hanyalah milik orang-orang tertentu, kaum elite agama yang melanggengkan status quo dan lebih mengedepankan etos-etos mistis yang irasional. Agama tidak lebih sebagai medan pelarian, alibi dan pembunuh sadis bagi munculnya etos ke-diri-an manusia dalam menghadapi realitas kehidupan.[8]

Di penghujung abad 20 secara serentak dan menggemparkan, agama tampil sebagai sebuah kekuatan revolusioner yang mampu mengemban amanat kaum tertindas dan menumbangkan kelompok status quo yang menindas.[9] Munculnya teologi pembebasan di Amerika Latin, revolusi di Iran, serta Libya telah membelalakkan mata masyarakat modern dan secara masif berjasa mematahkan klaim-klaim negatif terhadap agama.

Teologi pembebasan yang pada awalnya gerakan sosial keagamanaan di Amerika Latin merupakan upaya membumikan ajaran dasar teologi dalam memberantas kemiskinan dari seluruh struktur sosial politik yang mengakibatkan kemiskinan.[10] Dalam hal ini terdapat loncatan yang nyata dari teologi ke antropologi, sehingga teologi yang dulunya sebagai parameter keimanan penganut agama, diubah menjadi parameter kekuatan revolusioner umat. Muatan revolusi pembebasan dari struktur penindasan dan perjuangan mengatasi situsasi yang menekan merupakan muatan utama dan pertama dalam teologi pembebasan.[11] Dengan demikian, teologi pembebasan memiliki implikasi keterlibatan para teolognya dalam kancah pergumulan sosial politik. Teologi pembebasan disini sebagai upaya dalam menepis anggapan bahwa agama hanya mempunyai peran spiritual bagi pemeluknya sehingga kurang begitu peduli dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi penganutnya.

Pada bagian lain, Islam sebagai sebuah agama merupakan institusi sosial yang sudah barang tentu harus berpartisipasi aktif dalam proses transformasi sosial yang sedang berjalan. Peran penting agama ini seharusnya diwujudkan dalam memanifestasikan nilai-nilai luhur sehingga tidak hanya menjadi peran supervisial. Akan tetapi secara faktual suplementer agama dalam kehidupan masyarakat kurang begitu memberikan penghargaan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan universal yang dihadapi umat.[12]

Agama yang seharusnya memberikan penghormatan tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan universal justeru mencurigainya sebagai produk-produk pemikiran sekuler Barat, hal ini menjadikan agama tidak mampu menjangkau wilayah-wilayah problematika manusia.[13] Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mengembalikan peran agama dalam menjawab problematika umat. Hassan Hanafi mengungkapkan perlunya merekonstruksi tradisi keagamaan masyarakat menuju ke arah ideologi pembebasan tanpa harus kehilangan identitas ke-Islamannya.[14] Dengan demikian perlu mengadakan reinterpretasi doktrin-doktrin keagamaan dibenturkan dengan realitas yang ada, sehingga agama dapat berdialog secara langsung dengan realitas. Berpangkal dari pemikiran ini, umat Islam harus menjadikan Islam sebagai basis inspirasional untuk teologi pembebasan[15]. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Abdurrahman Wahid[16], bahwa Islam harus ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan masyarakat. Islam hanya akan dapat memberikan sumbangan bagi proses pemberdayaan masyarakat jika ia sendiri menonjolkan watak membebaskan dari struktur-struktur penindasan.

Ada tiga landasan teologis yang efektif untuk selanjutnya dikembangkan sebagai upaya dalam melakukan perlawanan terhadap berbagai macam penindasan, berbagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai universal, yaitu; pertama, mengatur strategi pengembalian peran agama yang membebaskan keterasingan manusia. Kedua, mendukung upaya untuk membatasi munculnya gerakan keagamaan yang menjauhkan agama dari nilai-nilai universal. Dan ketiga, memunculkan pemahaman yang lebih jernih terhadap ajaran agama Islam.[17]

Revolusioner Versus Status Quo

Menurut Engineer, agama dapat menjadi candu atau sebaliknya menjadi kekuatan yang revolusioner tergantung pada dua hal; pertama, realitas kondisi sosio-politik. Dan kedua, tergantung pada subyek yang bersekutu dengan agama, kaum revolusioner atau pro status quo.[18] Artinya, performa agama sangat tergantung pada subyek yang memaknainya dalam relasinya dengan realitas sosio-politis yang dihadapi. Agama tak ubahnya sebuah ideologi yang akan sangat dideterminasi oleh aktor yang mengendalikan.[19] Bila dimaknai sebagai sesuatu yang transformatif dan progresif, maka agama pun akan tampil demikian, begitu juga sebaliknya. Namun, prinsip mendasar dari agama adalah bahwa ia merupakan garda depan bagi usaha-usaha transformatif-progresif dan gerakan-gerakan revolusioner untuk membela kaum tertindas.[20]

Agama yang mempunyai fungsi pembebas ini harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan praktis. Maka umat Islam harus dapat memfungsikan Islam dalam kehidupan bermasyakarat melalui nilai-nilai dasarnya. Tanpa melalui fungsionalisasi nilai-nilai unversal Islam yang demikian, sebagai institusi sosial Islam akan menjadi agama yang tidak produktif dan tidak relevan dengan dinamika dan problematika yang berkembang di masyarakat.[21] Dengan demikian, reposisi Islam sebagai rahmatan lil ’alamin sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan pada individual salvation yang peduli pada kenikmatan spiriual (spiritual hedonism) bagi individual saja, tetapi juga harus peduli terhadap kehidupan sosiologis masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam perlu menunjukkan moralitas agama sebagai ”spirit” dan ”agen” perubahan, di samping menjadikan keadilan sosial sebagai paradigma agama. Disinilah makna teologi pembebasan yang menjadikan ruh agama sebagai sandaran dalam membebaskan manusia dari segala keterbatasan yang menghambat pengembangan potensi manusia.

Islam agar dapat dipahami sebagai suatu kesadaran praktis, harus dijadikan sebagai kerangka ideologi, karena hanya dengan cara ini Islam akan mampu menjadi kekuatan pembebasan dan revolusioner. Hal ini diamini oleh Ali Syari’ati, menurutnya menjadikan Islam sebagai ideologi berarti memahami Islam sebagai suatu gerakan kemanusiaan, historis, dan intelektual, sehingga ia akan mampu memberikan elan progresivitas praksis bagi penganutnya sekaligus akan menjalankan misinya dalam memberikan pengarahan, tujuan, dan cita-cita serta rencana praksis sebagai dasar perubahan dan kemajuan kondisi sosial yang diharapkan.[22]

Seperti yang diungkapkan Hassan Hanafi, Islam memiliki nilai transformatif karena tidak sekedar dogma, ritus, dan kepercayaan saja, tetapi juga merupakan etika, wawasan kemanusiaan, dan ilmu sosial.[23] Hanafi juga menekankan pentingnya memunculkan agama dalam wajah pembebasan yang berangkat dari dogma (keyakinan) menuju revolusi. Dari kerangka ini umat Islam dituntut untuk menjadikan Islam sebagai sebuah spirit teologi pembebasan. Corak Islam pembebasan inilah yang oleh Hanafi disebut sebagai Kiri Islam, yaitu teologi kultural yang dianggap mampu membebaskan rakyat jelata dari cengkeraman kaum feodal beserta seperangkat struktur kapitalistiknya.[24] Pemikiran semacam ini perlu mendapat perhatian serius karena memiliki nilai transformatif yang tinggi. Nilai transformatif itu dapat dilihat dalam upaya menjadikan Islam sebagai landasan moral dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan untuk membebaskan kaum pinggiran dari hegemoni kaum feodal dan kalangan mayoritas serta membebaskan mereka dari rezim yang diktator.

Umat Islam –Islam Indonesia khususnya– perlu menyadari bahwa sesungguhnya kiprah agama dalam kehidupan sosial tidak akan berbuat banyak kecuali dibarengi dengan sikap progresif dan dinamis dari para elit dan tokoh agama dalam mengadakan upaya transformasi sosial. Hal ini bisa diambil contoh tentang fatwa MUI yang mangharamkan rokok, bahwa fatwa tersebut tidak dapat mempengaruhi masyarakat secara menyeluruh, bahkan cenderung untuk dicibir. Hal ini karena di dalamnya tidak mengandung unsur pembebasan dari kesengsaraan yang dihadapi masyarakat, akan tetapi hanya persoalan halal dan haram semata. Umat Islam perlu menelaah ungkapan Abdurrahman Wahid bahwa di satu pihak agama dapat membebaskan manusia dari suatu himpitan struktural tertentu, tetapi di pihak lain agama tidak mampu melakukan hal itu. Meskipun demikian, kita harus meninjau bahwa agama memang mempunyai dampak pembebasan. Selanjutnya Gus Dur juga menambahkan, ”tugas Islam adalah mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan penyejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara maupun di luarnya.”[25] Begitu juga A. Syafi’i Ma’arif menekankan perlunya pembebasan ini, dia mengungkapkan bahwa tauhid itu pembebasan. Jadi seharusnya orang-orang yang bertauhid akan menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar merdeka.

Menuju Teologi Pembebasan

Menurut Fazlur Rahman[26], dalam teologi klasik terdapat dua kelemahan yang menonjol, yaitu; pertama, wataknya lebih bersifat intelektualistik, metafisis-spekulatif. Kedua, letaknya relasi teologi klasik dengan politik kelompok status quo. Karena kedua kelemahan ini, teologi klasik kehilangan dimensi fungsional dan watak praksis sosialnya dalam membantu masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan. Padahal teologi pembebasan tidak hanya terkungkung dalam area pemikiran murni dan spekulatif yang ambigu, tetapi juga menjadikan paradigma praksis sosial sebagai instrumen paling kokoh untuk membebaskan umat manusia dari penindasan, memberi motivasi bertindak dengan semangat revolusioner dalam berjuang menghadapi tirani, eksploitasi dan penganiayaan.

Dengan demikian, menurut Engineer[27] untuk mengembalikan agama dianggap sebagai kebaikan dan berpihak kepada revolusi, kemajuan, juga perubahan, maka aspek-aspek teologi yang bersifat filosofis, intelektualistik, metafisis yang sarat akan ambiguitas harus diubah dan diganti. Dimana doktrin-doktrin teologis harus dibaca ulang dan dimaknai dalam makna-makna revolusioner-transformatif. Dalam pembacaan dan pemaknaan ulang ini, Khudori Soleh[28], mengutip dari Hassan Hanafi diperlukan; pertama, analisa bahasa, dimana istilah-istilah dalam teologi sebenarnya tidak hanya mengarah pada yang transenden dan ghaib, tetapi juga mengungkap tentang sifat-sifat dan metode keilmuan yang empirik-rasional. Kedua, analisa realitas, hal ini berguna untuk menentukan stressing bagi arah dan orientasi teologi kontemporer.

Untuk merubah teologi klasik menjadi teologi praksis yang sarat dengan pembebasan diperlukan beberapa hal; pertama, konsep keimanan[29]. Iman tidak hanya percaya tentang adanya Tuhan saja, tetapi juga mempunyai implikasi secara sosiologis. Dalam arti, dapat dipercaya, berusaha menciptakan kedamaian, ketertiban, memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Engineer mengatakan[30] bahwa iman membuat orang menjadi bisa dipercaya, diandalkan dan cinta damai. Tanpa iman, pendapat seseorang menjadi kosong dan tidak berakar pada kedalaman pribadinya. Maksudnya, kata-kata dan gagasan hanya akan berarti bagi dirinya sendiri, dan akan memperbudak orang lain. Itulah yang namanya keyakinan dengan segala implikasi nilai-nilainya yang membuat kata dan pola pikir menjadi bermanfaat, bukan malah menjadi struktur yang menindas.

Begitu juga dengan konsep kufr yang merupakan lawan dari iman. Kufr tidak hanya diletakkan dalam makna ketidakpercayaan relegius, seperti dalam teologi klasik, tetapi juga berarti menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter.[31] Jadi kekafiran bukan hanya yang menegasikan eksistensi Tuhan, tetapi juga penentangan terhadap usaha yang jujur dalam membentuk masyarakat, penghapusan penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan. Dengan demikian, meskipun ada seseorang yang secara formal beriman kepada Tuhan, namun dalam menimbun kekayaan disertai dengan menindas orang lain, selalu membuat kerusuhan, kezaliman, dan sebagainya, tetap saja berpegang erat terhadap kekufuran.

Kedua, konsep tauhid. Untuk mewujudkan tauhid dalam rangka mengembangkan struktur sosial yang membebaskan manusia dari segala macam perbudakan, harus dilihat dari perspektif sosial. Menurut Engineer[32] tauhid yang dianggap sebagai inti dari teologi Islam biasanya diartikan dengan keesaan Tuhan, dalam hal ini tidak hanya demikian, namun juga sebagai kesatuan manusia (unity of mankind) yang tidak akan benar-benar terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (classless society). Tauhid bukan merupakan sifat dari sebuah Dzat (Tuhan), deskripsi ataupun konsep kosong yang hanya ada dalam angan belaka, tetapi lebih mengarah untuk sebuah tindakan konkret –baik dari sisi penafsiran maupun penetapan–. Pada dasarnya apa yang dikehendaki dari konsep tauhid tersebut tidak akan bisa dipahami kecuali dengan ditampakkan –direalisasikan dalam kehidupan konkret–.

Dalam teologi klasik, dibentuk konsep tentang sifat wajib bagi Tuhan, hal ini berguna untuk meneguhkan keesaan Tuhan. Meskipun terdapat perbedaan jumlah antara Abu Musa Al Asy’ari dengan Abu Mansur Al Maturidi[33], tetapi inti dari keduanya adalah sama. Disini term-term keagamaan dari yang spiritual dan sakral diubah menjadi sekedar material, dari teologis menjadi antropologis. Hal ini cenderung merubah pandangan dari metafisik menuju sikap yang lebih berorientasi pada realitas empirik –semangat nasionalisme untuk menghilangkan penindasan kaum elite dan pemerintah–. Sehingga penafsiran ulang tentang sifat wujud, qidam, baqa’, mukhlalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama’, bashar, dan kalam dibenturkan dengan realitas kebangsaan dirasa perlu guna melawan penindasan secara kolektif.

(1). Wujud, disini tidak menjelaskan wujud Tuhan, karena meskipun tanpa pengakuan dari manusia, Tuhan akan tetap wujud. Akan tetapi wujud disini berarti tajribah wujudiyah pada manusia. Jadi tuntutan pada umat manusia –rakyat Indonesia khususnya– untuk mampu menunjukan eksistensi dirinya di kancah global. Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang berarti di pentas global. (2). Qidam (dahulu)[34], berarti pengalaman kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia dalam sejarah. Bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang sama, yaitu sama-sama memperjuangkan hak-hak kemerdekaan dari penindasan penjajah. Karena perjuangan itulah bangsa ini menjadi sebuah bangsa. Perjuangan itu tidak hanya menjadi romantisme belaka, tetapi juga diwujudkan dalam melawan penjajahan model baru, yaitu neoliberalisme. (3). Baqa’ (kekal)[35], tuntutan manusia untuk membuat dirinya agar tidak cepat rusak –fana–, yang mana dapat dilakukan dengan cara memperbanyak melakukan hal-hal yang konstruktif dalam perbuatan maupun pemikiran, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa mempercepat kerusakan di bumi. Walau bagaimanapun, Indonesia mempunyai cita-cita luhur dalam mewujudkan negara maju yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut perlu dilakukan hal-hal yang bersifat konstruktif dan evaluatif. Mengambil langkah-langkah yang dianggap dapat memajukan bangsa, dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul karenanya.

(4). Mukhlalafatu lil hawadits (berbeda dengan yang lain) dan (5). Qiyam binafsih[36] (berdiri sendiri), keduanya tuntutan agar umat manusia –rakyat Indonesia khususnya—mampu menunjukkan eksistensinya secara mandiri dan tampil beda, tidak mengekor atau taqlid pada pemikiran dan budaya negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri, tanpa tergantung terhadap hutang luar negeri untuk menjalankan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara multi kultural yang unik, dan penuh dengan kearifan lokal. Banyaknya kultur jika dilestarikan dan dikembangkan diikat dengan kebudayaan nasional, maka akan menjadi kekuatan besar yang dapat membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan. Lihat saja negara Jepang, tetap teguh dengan kebudayaannya meskipun arus globalisasi sangat kuat, kenyataannya Jepang menjadi negara yang sangat maju, lebih-lebih dalam hal teknologi (6). Wahdaniyah [37](keesaan), dalam hal ini tidak merujuk pada keesaan Tuhan, pensucian Tuhan dari kegandaan (syirk) yang diarahkan pada paham trinitas maupun politheisme, tetapi lebih mengarah pada eksperimentasi manusia. Meskipun Indonesia mempunyai banyak kebudayaan, suku, maupun agama, akan tetapi Indonesia mempunyai bahasa pemersatu, bangsa yang satu, dan tumpah darah satu, yaitu Indonesia. Ketiga hal inilah yang selanjutnya menjadi identitas nasional, sebagai pemersatu bangsa.

(7). Qudrat (kemampuan), (8). Iradat (keinginan), dan (9). Ilmu (pengetahuan), ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang utuh, bahwa manusia untuk mencapai keinginannya harus mempunyai kemampuan yang sesuai dan dibarengi dengan pengetahuan yang memadai. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, dengan konservasi[38] sumber daya alam yang ada dapat dijadikan devisa negara (qudrat), dan ini bisa digunakan sebagai biaya pembangunan nasional (iradat) sebagai wujud dari cita-cita bangsa –menyejahterakan rakyat–. Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya alam, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni (ilmu). (10). Hayat (hidup), manusia bukanlah sebuah konsep dan angan belaka, tetapi dia adalah sebuah realitas-progresif. Kehidupannya adalah proses progresivitas tersebut, keberadaannya selalu ingin berubah agar lebih maju –baik–. Begitu juga Indonesia sebagai sebuah bangsa harus menghidupkan semangat juang yang selalu berkobar untuk memerangi ketertindasan yang dialami oleh rakyatnya, semangat untuk lebih maju menggapai cita-cita, dan disertai dengan realisasi kebijakan-kebijakan pro rakyat untuk kesejateraan bersama.

(11). Sama’ (mendengar), (12). Bashar (melihat), dan (13). Kalam (berbicara), manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara. Ketiga hal inilah yang menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, berkomunikasi, dan berinteraksi. Sebagai sebuah negara, mau-tidak mau Indonesia harus mengakui keberadaan negara lain. Saling membutuhkan, bertukar informasi, dan sebagainya merupakan wujud dari interaksi antar negara. Dalam hal ini, kemajuan negara lain akan memacu pada kemajuan negara Indonesia sendiri.

Dan ketiga, konsep jihad. Dalam teologi pembebasan tidak memaknai jihad sebagai perjuangan militer, tetapi sebagai aktivitas dinamis progresif untuk melakukan pembebasan masyarakat dari realitas penindasan yang menimpa mereka. Dengan kata lain, jihad disini dimaknai sebagai perjuangan dalam menghapus eksploitasi, korupsi, dan berbagai macam bentuk kezaliman.[39]. Dalam QS. An Nisa’: 75 menjelaskan bahwa jihad bukan untuk mengedepankan kepentingan pribadi atau mempertahankan status quo, namun demi kepentingan kaum tertindas dan lemah.

Lebih lanjut, Engineer[40] menjelaskan bahwa arogansi kekuasaan, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum yang lemah –penggusuran tempat tinggal tanpa memberi solusi juga termasuk di dalamnya–, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak, diskriminasi kulit, bangsa atau jenis kelamin, penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan, semua ini akan mengarah pada struktur sosio-ekonomi yang menindas. Tanpa jihad untuk membebaskan semua ini, maka iman seseorang belumlah cukup. Sekali lagi, jihad disini bukan jihad untuk berperang lewat gencatan senjata, lebih-lebih pengeboman warga Asing atau sipil yang dilakukan kaum Islam garis keras yang sering terjadi di Indonesia. Justeru hal demikian merupakan interpretasi dari penindasan (zulm) itu sendiri.

Ada hal menarik yang terdapat pada teologi klasik, yaitu term tentang kehendak bebas (kasb, dan masuk di dalamnya adalah ikhtiyar) vis a vis ketundukan terhadap takdir (pre-determinasi –jabr–).[41] Kedua hal ini sarat dengan kepentingan politik. Pada masa dinasti Umayyah, jihad dikumandangkan untuk melawan musuh-musuh Umayyah, yaitu golongan yang manganut paham kehendak bebas. Sedangkan yang menganut pre-determinasi dibiarkan saja karena dianggap pro dengan Umayyah.[42] Kedua term inilah yang selanjutnya mempengaruhi konsep tentang jihad sebagai usaha manusia dalam revolusi-progresif. Paham pre-determinasi menganggap bahwa arogansi kekuasaan, penindasan terhadap kaum yang lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak, penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan merupakan takdir Tuhan yang harus diamini, tanpa perlu untuk dirubah. Sebaliknya, paham kehendak bebas menganggap bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari penindasan (zulm), sehingga wajib untuk ditentang dan diperangi dengan menyerukan ”jihad” sebagai bentuk perlawanan terhadap hal tersebut.

Penutup

Dengan memperluas makna perilaku keagamaan dari yang sifatnya ritualistik individual menuju pola keagamaan yang memperhatikan persoalan sosio-historis yang berkembang –dalam hal ini juga reinterpretasi term-term teologis ke arah antropologis, sehingga teologi sebagai tolok ukur keimanan seseorang juga berdampak pada revolusi-progresif yang sedang berjalan–, umat Islam Indonesia mempersiapkan diri untuk mengembangkan kerangka teologi pembebasan yang menjadikan Islam sebagai prinsip universal dalam posisinya sebagai faktor komplementer dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, makna pembebasan bukan hanya dipahami sebagai upaya mengeluarkan umat dari himpitan struktural saja, melainkan harus dibarengi dengan upaya pembebasan keadaran masyarakat dari ketidaktahuannya serta pembebasan dari struktur sosial yang membelenggu, untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Wallahu a’lam bi shawab!

SUDAH BERES


[1] Dimana paham tersebut merupakan perwujudan dari Neoliberalisme, yaitu sebuah paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN, deregulasi/penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (public service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Lihat http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2007/10/25/neoliberalisme-2/ 24/11/2008 9.24am

[2] Fr. Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 8

[3] Hal ini karena hutang luar negeri yang selama ini digunakan pemerintah dalam mendanai pembangunan dan program kerja, ternyata mempunyai efek samping yang justeru semakin membuat perekonomian terpuruk. Hal ini membuat harga rupiah semakin anjlok di mata dunia. M. In’am Esha, ”Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan” dalam A. Khudori Soleh ed., Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 94

[4] Monsour Fakih, “Teologi Kaum Tertindas, dalam Spiritualitas Baru; Agama dan Aspirasi Rakyat, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1994), hlm. 215

[5] Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, beberapa kalangan menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. Lihat http://robbyalexandersirait. wordpress.com/2007/10/25/neoliberalisme-2/ 24/11/2008 9.24am

[6] Hal ini dapat dilihat dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibuat pemerintah paska pencabutan subsidi BBM . Pembuatan program tersebut ternyata tidak meringankan beban rakyat akibat melonjaknya harga BBM dipasaran yang dikuti dengan melonjaknya harga sembako dan kebutuhan lainnya (transportasi). Rakyat hanya mendapatkan bantuan Rp. 100.000 perbulan, akan tetapi kebutuhan pokok meningkat jauh melebihi bantuan yang diberikan.

[7] Karl Max menganggap agama sebagai candu, sedangkan Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa agama tidak lain hanya menawarkan moral kawanan, moral budak yang menjauhkan manusia dari otonomi eksistensinya. Dia juga mengatakan bahwa ”God is dead”.

[8] M. In’am Esha, Op. Cit., hlm. 92

[9] Ibid.

[10] Karel A. Steenbrink, Perkembangan Teologi di Dunia Kristen Modern, (Yogyakarta: IAIN SUKA Press, 1987), hlm. 144

[11] Ibid., hlm. 191

[12] Syamsul Bakri, “Humanitarianisme dalam Islam” dalam Imam Sukardi, dkk., Pilar Islam bagi Pluranisme Modern, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm. 133

[13] Ibid., hlm. 133

[14] Hassan Hanafi, Agama, Ideologi, dan Pembangunan, (Jakarta: P3M, 1991), hlm. 54

[15] Teologi pembebasan merupakan sesuatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta ide sosial, politik, dan relegius yang didasarkan pada ketundukan yang tidak kritis dan pembebasan ketundukan masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan ras, gender, kelas, dan agama. Teologi pembebasan mencoba mencapai tujuannya lewat suatu proses yang bebas dan partisipasif. Sedangkan teologi pembebasan dalam Islam terilhami dari Al Qur’an dan perjuangan para nabi. Ini diwujudkan dengan melibatkan Al Qur;an dan teladan nabi dalam proses refleksi teologis bersama dan berkelanjutan demi praktis liberatif yang semakin meningkat. Al Qur’an dengan jelas menolak penindasan seperti yang tercantum dalam QS. An Nisa’: 75 juga kecaman nabi Muhammad terhadap saudagar-saudagar kaya Makah yang menimbun kekayaan, karena nafsu serakah ini mengacu pada eksploitasi dan penindasan. Merujuk pada alasan diutusnya nabi kepada manusia, pertama, untuk menyatakan kebenaran. Kedua, untuk melawan kepalsuan (batil) serta penindasan (zulm), dan ketiga, untuk membangun komunitas yang hidup atas dasar kesetaraan sosial, kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Lihat Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 121, baca juga Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 4, 2006), hlm. 35

[16] Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 74

[17] Ubaidillah Achmad, “Agama, Keterasingan Manusia, dan Pembebasan” dalam Jurnal Edukasi, Islam Kiri; Pendidikan dan Gerakan Sosial Volume III, Nomor 1, Juni 2006, (Semarang: Edukasi Press, 2006), hlm. 108

[18] Asghar Ali Angineer, Op. Cit., hlm. 30

[19] Sebenarnya menganggap agama sebagai sebuah ideologi tidak memposisikan agama jauh dari penyebar rahmat untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin), akan tetapi justeru memposisikan agama sebagai sebuah ideologi menjadikan agama sebagai basis gerakan-gerakan revolusioner –menghilangkan penindasan di muka bumi–, jadi demikian merupakan interpretasi dari penyebar rahmat bagi seluruh umat manusia. Dan hal itu juga tidak salah, karena kenyataan sekarang banyak yang mengatasnamakan agama untuk meraih kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

[20] M. In’am Esha, Op. Cit., hlm. 95

[21] Syamsul Bakri, Op. Cit., hlm 134

[22] Ali Syari’ati, Islam Madzhab Pemikiran dan Aksi, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 18

[23] Hassan Hanafi, Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela Press, 2001), hlm. 43

[24] Abdurrahman Wahid, “Hassan Hanafi dan Eksperimentasinya” dalam Kazuo Simogaki, Kiri Islam, (Yogyakarta: LKiS, 1993), hlm. 38

[25] Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara. Op. Cit., hlm 77

[26] Fazlur Rahman, Islam, (Bandung: Pustaka, Cet. IV, 2000), hlm. 118

[27] Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan,Op. Cit., hlm. 32

[28] A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 42

[29] Iman berarti selamat, damai, perlindungan, dapat diandalkan, terpercaya, dan yakin. Dalam hal ini, iman harus mencerminkan makna-makna tersebut, jadi tidak hanya terbatas percaya dan yakin kepada Allah, Kitab, malaikat, rasul, qada’ dan qadar.

[30] Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Op. Cit., hlm. 13

[31] M. In’am Esha, Op. Cit., hlm. 103

[32] Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Op. Cit., hlm. 11

[33] Penulis menggunakan teologi kedua tokoh tersebut, karena kenyataannya kedua tokoh tersebut sangat mempengaruhi paham teologi yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Dan penulis beranggapan bahwa dengan apa yang sudah dipunyai –berupa teologi klasik yang sudah ada– akan lebih mudah untuk mewujudkan peran teologi pembebasan, yaitu dengan interpretasi ulang dari term-term teologis ke antropologis.

[34] Qidam merupakan modal pengalaman dan pengetahuan kesejarahan untuk digunakan dalam melihat realitas dan masa depan. A. Khudori Soleh, Op. Cit., hlm. 47

[35] Baqa’ adalah ajaran pada manusia untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan alam, juga ajaran agar manusia mampu meninggalkan karya-karya besar yang bersifat monumental. Ibid.., hlm. 48

[36] Qiyam binafsih merupakan deskripsi tentang titik pijak dan gerakan yang dilakukan secara terencana dan dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah tujuan akhir, sesuai dengan segala potensi dan kemampuan diri. Ibid..

[37] Wahdaniyah merupakan pengalaman umum manusia tentang kesatuan; kesatuan tujuan, kesatuan kelas, kesatuan nasib, kesatuan tanah air, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan kemanusiaan. Ibid..

[38] Konservasi berbeda dengan eksploitasi, eksploitasi merupakan pengerukan sumber daya alam yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pelestarian dan pengembangan, sehingga eksploitasi cenderung merusak. Akan tetapi konservasi lebih kepada tiga hal, yaitu; pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan. Sehingga dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, disesuaikan dengan pelestarian dan pengembangan yang dilakukan.

[39] M. In’am Esha, Op. Cit., hlm. 102

[40] Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Op. Cit., hlm. 11

[41] Umayyah menyebarkan paham pre-determinasi sebagai lawan dari kehendak bebas, dalam rangka untuk memertahankan status quo yang mereka ciptakan. Jika pre-determinasi atau jabr berkonotasi bahwa individu dan masyarakat itu tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Sedangkan ikhtiyar bermakna pilihan untuk melakukan sesuatu. Sejak saat itu, paham kehendak bebas dan pre-determinasi menjadi bahan diskusi yang intensif dalam teologi Islam, dimana orang-orang yang beroposan dengan penguasa mendukung paham kehendak bebas, sedangkan yang sejalan dengan penguasa mendukung paham pre-determinasi. Lebih lanjut baca Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Op. Cit., hlm. 15-17

[42] Hal ini karena kelompok yang mengumandangkan paham kehendak bebas berpendapat bahwa pemerintahan Umayyah sarat dengan penindasan, karena mereka mengambil kekuasaan secara licik, mengubah pemerintahan menjadi monarki untuk membangun status quo mereka, serta menindas dengan memerangi rakyat yang dianggap membahayakan bagi kekuasaan mereka. Sehingga penguasa tersebut wajib dibinasakan dan diperangi. Sedangkan kelompok yang berpaham pre-determinasi berpendapat bahwa kekuasaan dinasti Umayyah adalah takdir Tuhan yang harus kita terima apa adanya tanpa harus mengubah sedikit pun dengan mengumandangkan pemberontakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s